Garut Siapkan 15 Ribu Hektare Jagung untuk Dukung Program Bioetanol

Jakarta, journaljusticenews.com — Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan kesiapan mendukung program pengembangan bioetanol pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, setelah menghadiri Rapat Koordinasi Program Khusus Pemerintah untuk Bioetanol di Jalan Pengadegan Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Garut disebut memperoleh peluang untuk mendapatkan pembangunan fasilitas pabrik bioetanol dan pengolahan singkong. Rencana tersebut diharapkan dapat memperkuat hilirisasi komoditas pertanian sekaligus membuka peluang penyerapan tenaga kerja di daerah.

“Garut memiliki potensi bahan baku yang memadai karena dikenal sebagai kabupaten penyumbang jagung terbanyak di Jawa Barat,” ujar Syakur.

Menurutnya, keberadaan fasilitas pengolahan tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan budidaya jagung dan singkong yang nantinya dapat diarahkan sebagai bahan baku energi.

“Ini akan mendukung kami untuk penyerapan tenaga kerja. Kami sangat mendukung dan berharap ini bisa terealisasi,” katanya.

Siapkan Lahan untuk Bahan Baku Energi

Syakur mengatakan Pemkab Garut saat ini mengelola sekitar 60 ribu hektare lahan untuk ketahanan pangan. Dari luasan tersebut, pemerintah daerah berencana menambah sekitar 15 ribu hektare untuk pengembangan tanaman jagung yang diarahkan sebagai bahan baku energi.

Selain jagung, Pemkab Garut juga menyebut telah mengalokasikan sekitar 12 ribu hektare lahan untuk pengembangan singkong sebagai salah satu bahan baku bioetanol.

Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya Garut menyesuaikan sektor pertanian dengan agenda ketahanan energi yang tengah didorong pemerintah pusat.

Kementerian Pertanian sendiri menyatakan pengembangan bioetanol nasional akan menggunakan tiga komoditas utama, yakni tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare sebagai salah satu fondasi pengembangan industri bioetanol nasional.

Garut Siap Koordinasi soal Kawasan Perhutanan

Pemkab Garut juga membuka peluang koordinasi dengan Kementerian Kehutanan apabila kebutuhan lahan untuk mendukung program tersebut masih memerlukan tambahan.

Menurut Syakur, pemerintah pusat memberikan sejumlah kemudahan, termasuk terkait pemanfaatan kawasan perhutanan untuk mendukung program ketahanan pangan.

“Tentu saja harus optimisme. Tadi kami dikumpulkan dan akan diberikan kemudahan-kemudahan, termasuk salah satunya mengenai kawasan perhutanan untuk ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemkab Garut akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat apabila kebutuhan lahan untuk program tersebut belum mencukupi.

Dorong Hilirisasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Rencana pembangunan fasilitas pengolahan bioetanol dan singkong tersebut dinilai Pemkab Garut dapat menjadi bagian dari penguatan rantai nilai komoditas pertanian daerah.

Tidak hanya meningkatkan kebutuhan terhadap bahan baku dari petani, keberadaan industri pengolahan juga diharapkan menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja baru.

Namun, rencana pembangunan fasilitas tersebut masih berada pada tahap peluang dan persiapan, sehingga realisasi pabrik, lokasi, kapasitas produksi, skema pembiayaan, serta jadwal pembangunan masih menunggu proses dan keputusan lebih lanjut.

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pemerintah pusat membahas pengembangan bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah. Kementerian Pertanian menyatakan program tersebut diarahkan untuk membangun industri bioetanol berbasis komoditas pertanian sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Bagi Garut, kesiapan lahan dan basis produksi jagung serta singkong menjadi modal awal untuk mengambil bagian dalam agenda tersebut.

Red JJN