MEBELER SD GARUT Rp 20 MILIAR JADI TEMUAN BPK, NAMA PENYEDIA “LUPA” SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?

Garut, journaljusticenews.com – Program pengadaan mebeler untuk Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Garut tahun anggaran 2025 dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp20 miliar dan diperuntukkan bagi kurang lebih 159 SD, kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang patut mendapat penjelasan secara terbuka.

Persoalan tersebut bukan sekadar mengenai pengadaan meja dan kursi sekolah. Di balik besarnya anggaran, muncul persoalan mengenai transparansi proses pengadaan, kejelasan pihak penyedia, pertanggungjawaban pejabat pengelola kegiatan, serta tindak lanjut atas temuan BPK RI yang disebut telah terjadi dalam program tersebut.

Informasi mengenai adanya temuan BPK RI disampaikan langsung oleh pejabat yang pada saat kegiatan berlangsung memiliki posisi strategis dalam pengelolaan program

Kasi SD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Hikmat, ketika dikonfirmasi mengenai pengadaan tersebut menjelaskan bahwa persoalan penyedia bukan berada dalam kewenangannya.

Ia menerangkan bahwa tugas PPTK berkaitan dengan proses administrasi dan pembayaran, sementara pemeriksaan terhadap pekerjaan merupakan kewenangan PPK.

Pada saat program tersebut dilaksanakan, Suryana, S.Pd., M.M.Pd., disebut menjabat sebagai Kabid SD sekaligus PPK.

Hikmat juga menyebut pengadaan mebeler tersebut mencakup sekitar 159 sekolah dasar, dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 20 miliar.

Adapun barang yang menjadi bagian dari pengadaan antara lain meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru serta perlengkapan lainnya.

Namun terkait spesifikasi teknis barang, Hikmat mengaku tidak mengetahui secara rinci dan mengarahkan konfirmasi kepada pejabat yang memiliki kewenangan pada kegiatan tersebut.

Sementara itu, Suryana membenarkan bahwa kegiatan pengadaan mebeler tersebut telah menjadi temuan BPK RI.

“Betul sudah menjadi temuan BPK RI dan sudah ada penanganan APH,” demikian keterangannya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran karena menyebut dua hal sekaligus, yakni adanya temuan pemeriksaan BPK RI dan adanya penanganan oleh aparat penegak hukum (APH).

Namun demikian, status dan bentuk penanganan APH tersebut masih membutuhkan penjelasan serta verifikasi berdasarkan keterangan resmi dari institusi yang berwenang.

Ketika ditanya mengenai perusahaan yang menjadi penyedia barang, Suryana menyebut penyedia merupakan sebuah PT asal Sumedang.

Namun nama perusahaan tersebut, menurut pengakuannya, sudah tidak diingat.

Besaran pagu anggaran pun tidak lagi diingat secara pasti.

Dengan nilai anggaran sekitar Rp 20 miliar, pengadaan tersebut bukan kegiatan dengan nilai kecil.

Jika angka tersebut dibandingkan dengan sekitar 159 sekolah, secara matematis rata-ratanya mencapai sekitar Rp 125,8 juta per sekolah. Perhitungan tersebut hanya merupakan rata-rata kasar dan bukan berarti setiap sekolah menerima nilai atau paket dengan jumlah yang sama.

Besarnya nilai anggaran membuat publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan mengenai bagaimana uang tersebut direncanakan, dibelanjakan, diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Terlebih, menurut keterangan pejabat terkait, kegiatan tersebut telah masuk dalam pemeriksaan BPK RI.

Pertanyaan yang kemudian muncul menjadi lebih spesifik diantaranya :

– Apa sebenarnya temuan BPK RI tersebut?

– Berapa nilai temuannya?

– Apa rekomendasi BPK?

– Apakah seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti?

– Siapa penyedia barangnya?

– Bagaimana proses pemilihan penyedia?

– Dan seperti apa bentuk penanganan APH yang disebutkan?

Suryana menjelaskan bahwa temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti melalui pengembalian atau penyelesaian sesuai rekomendasi.

Ia juga menyebut telah melakukan komunikasi dengan APH dan proses tersebut telah berjalan.

Namun dalam perspektif keterbukaan informasi, pernyataan bahwa suatu persoalan “sudah dikembalikan” atau “sudah selesai” tetap perlu dapat ditelusuri melalui dokumen resmi.

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa ada pengembalian. Yang tidak kalah penting adalah mengetahui apa yang menjadi temuan, berapa nilai yang harus ditindaklanjuti, siapa yang berkewajiban menindaklanjuti, kapan dilakukan, dan bagaimana status penyelesaiannya.

Sebab pengembalian atas suatu rekomendasi pemeriksaan tidak dengan sendirinya menghapus kebutuhan terhadap dokumentasi dan akuntabilitas proses pengadaan.

Pernyataan bahwa nama penyedia sudah lupa juga menjadi titik penting yang perlu diperjelas.

Dalam sebuah proses pengadaan pemerintah, identitas penyedia bukan semata informasi yang tersimpan dalam ingatan pejabat. Informasi tersebut pada prinsipnya tercatat dalam dokumen pengadaan dan administrasi kegiatan.

Mulai dari dokumen pemilihan penyedia, kontrak, spesifikasi teknis, berita acara pemeriksaan, serah terima pekerjaan hingga dokumen pembayaran.

Karena itu, apabila nama penyedia tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh pejabat yang pernah bertanggung jawab terhadap kegiatan, persoalannya dapat ditelusuri melalui dokumen resmi pengadaan.

Dengan demikian, pertanyaan publik tidak perlu berhenti pada pernyataan “lupa”.

Justru dokumenlah yang semestinya menjadi rujukan utama.

Pengadaan pemerintah harus dilaksanakan dengan prinsip antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Prinsip tersebut penting terutama ketika kegiatan menggunakan uang negara atau daerah dalam jumlah besar.

Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan, selama informasi tersebut tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, program mebeler SD dengan nilai sekitar Rp 20 miliar layak mendapatkan penjelasan yang terang dan berbasis dokumen.

Bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Garut diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kegiatan tersebut, terutama menyangkut identitas penyedia, nilai kontrak, metode pengadaan, spesifikasi barang, jumlah barang, sekolah penerima, dokumen pemeriksaan dan serah terima, hingga tindak lanjut atas temuan BPK RI.

Termasuk pula memperjelas maksud pernyataan mengenai “penanganan APH” sebagaimana disampaikan Suryana.

Apabila proses tersebut memang telah selesai, publik berhak mendapatkan informasi mengenai statusnya berdasarkan keterangan resmi institusi yang menangani, tanpa menarik kesimpulan di luar fakta yang dapat diverifikasi.

Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya tentang meja dan kursi di ruang kelas.

Ini menyangkut bagaimana uang publik dikelola dan dipertanggungjawabkan.

Anggaran sekitar Rp 20 miliar tentu memiliki konsekuensi pertanggungjawaban yang tidak ringan. Ketika kemudian muncul keterangan bahwa kegiatan tersebut menjadi temuan BPK RI, sementara nama penyedia tidak lagi diingat oleh pejabat terkait, maka ruang klarifikasi menjadi semakin penting.

Publik membutuhkan fakta, bukan spekulasi. Masyarakat membutuhkan dokumen, bukan sekadar pernyataan.

Dan yang paling penting, setiap pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut perlu memberikan penjelasan sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya.

Rp 20 miliar adalah uang publik. Maka jejak penggunaannya harus terang, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberitaan ini tidak menyimpulkan adanya tindak pidana maupun kesalahan hukum terhadap pihak tertentu. Status temuan BPK RI dan penanganan APH perlu dilihat berdasarkan dokumen resmi serta keterangan institusi yang berwenang. Dinas Pendidikan, PPK, penyedia, maupun pihak terkait lainnya tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, koreksi dan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip jurnalistik.

Red JJN