40 Ribu Anak Garut Disebut Putus Sekolah, Bupati Tekankan Pendidikan Umum dan Agama Harus Berjalan Beriringan

Garut Cikajang, journaljusticenews.com — Persoalan pendidikan di Kabupaten Garut kembali smenjadi perhatian serius. Di tengah upaya memperkuat pendidikan keagamaan melalui pondok pesantren, masih terdapat persoalan besar yang tak boleh luput dari perhatian: puluhan ribu warga usia sekolah disebut tidak lagi melanjutkan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat menghadiri Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus peresmian Asrama Putra Pondok Pesantren Bidayatul Faizin di Kampung Babakan Negla, Desa Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Selasa (15/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan umum. Pendidikan agama juga dinilai memiliki posisi penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda.

Namun, pesan yang disampaikan Bupati sekaligus membuka persoalan yang jauh lebih besar: akses pendidikan bagi anak-anak Garut masih menghadapi tantangan serius.

Pesantren di Pelosok, Menjangkau Masyarakat yang Membutuhkan Abdusy Syakur mengapresiasi keberadaan Pondok Pesantren Bidayatul Faizin yang telah berdiri sejak 1975. Menurutnya, keberadaan pesantren di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan justru memiliki nilai strategis karena hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan pembinaan keagamaan.

Ia mengenang perjuangan para pendahulu yang membangun pesantren tersebut ketika kondisi wilayah masih jauh berbeda dengan sekarang.

“Ieu téh tos lami geninganana, ti tahun 1975… Keusikna gé teu acan tangtos aya, tapi aya niat hoyong syiar dakwah agama.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pembangunan pendidikan keagamaan tidak selalu lahir dari fasilitas yang lengkap. Justru, menurut Syakur, keberadaan pesantren di pelosok merupakan bagian dari ikhtiar mendekatkan pendidikan dan dakwah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Naha bet pasantren sok ngarelok, bet teu di sisi jalan anu agung. Da ari sisi jalan mah tos ditempuh ku masyarakat, éta masyarakat nu di pedalaman anu peryogi bimbingan, peryogi arahan,” ujarnya.

Angka 40 Ribu Jadi Alarm Pendidikan Yang menjadi sorotan adalah ketika Bupati menyampaikan masih adanya sekitar 40 ribu warga Garut yang berhenti sekolah.

Menurutnya, sebagian di antaranya berhenti karena bekerja dan menikah. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam memutus rantai persoalan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Aya 40 rébu urang Garut anu liren sakola… sebagian besar karena dambel, karena nikah. Nah, apapun éta urang kedah ngadorong supados murangkalih urang sadayana tiasa sakola.”

Pernyataan itu seharusnya tidak berhenti sebagai pesan seremonial. Angka puluhan ribu anak yang tidak melanjutkan sekolah merupakan alarm yang menuntut kebijakan konkret, terukur dan berkelanjutan.

Sebab, ketika seorang anak terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena bekerja atau menikah, persoalannya tidak semata-mata berada pada anak dan keluarganya. Di dalamnya terdapat persoalan ekonomi, akses pendidikan, lingkungan sosial, hingga efektivitas intervensi pemerintah dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal.

Syakur menegaskan, pendidikan umum dan pendidikan agama tidak semestinya dipertentangkan. Keduanya justru dapat berjalan berdampingan untuk membangun generasi yang memiliki kompetensi sekaligus karakter.

“Sakola teu kedah sakola umum hungkul, tapi ogé sakola agama ogé saé pami tiasa duanana.”

Pesan tersebut menjadi penting di tengah tantangan generasi muda yang semakin kompleks. Pemerintah tidak hanya dituntut mencetak generasi yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan kerja, tetapi juga generasi yang memiliki integritas, moral dan tanggung jawab sosial.

Keberadaan pesantren, sekolah umum, madrasah dan berbagai lembaga pendidikan lainnya karenanya perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang saling memperkuat.

Pernyataan Bupati mengenai 40 ribu warga yang berhenti sekolah kini menjadi pekerjaan rumah yang patut dikawal publik.

Pertanyaan besarnya bukan hanya berapa jumlah anak yang berhenti sekolah, tetapi juga di mana mereka berada, mengapa mereka berhenti, berapa yang berhasil kembali ke bangku pendidikan, dan apa langkah konkret pemerintah untuk mencegah angka tersebut terus bertambah.Di sinilah komitmen pemerintah akan diuji.Sebab pendidikan bukan sekadar pembangunan gedung sekolah, penyaluran anggaran atau kegiatan seremonial. Pendidikan menyangkut masa depan manusia.

Jika puluhan ribu anak masih terputus dari pendidikan, maka keberhasilan pembangunan sumber daya manusia belum boleh sekadar diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari berapa banyak anak yang benar-benar berhasil diselamatkan masa depannya.

Red JJN